Teknologi dan informasi  (IT) saat ini sudah memasuki semua ranah kehidupan manusia baik privat maupun publik. Kemajuan teknologi dan informasi terbukti telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi dan informasi membuat manusia seolah tidak memiliki batas territorial dan waktu, saling terhubung satu sama lain. Sehingga sebuah informasi atau kejadian di suatu tempat yang sangat jauh dari sisi jarak secara cepat langsung diketahui oleh seluruh manusia di dunia. Indonesia termasuk negara yang mengikuti perkembangan IT di dunia.

Pemungutan suara secara elektronik (e-voting) adalah kegiatan pemungutan suara yang memanfaatkan perangkat elektronik baik hanya sebatas alat bantu maupun secara penuh menangani mekanisme pemungutan suara. Dalam banyak kasus, teknologi ini digabungkan dengan teknologi penghitungan suara elektronik. Penggunaan mesin e-voting secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Sistem e-voting berbasis kertas

Merupakan sistem e-voting di mana kegiatan pencoblosan dilakukan dengan cara memberi tanda pada kertas suara dengan menggunakan tangan, sedangkan penghitungan surat suara dilakukan secara elektronik berdasarkan tanda tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah:
  • Puch Card Voting
Ide pemungutan suara dengan cara melubangi kartu sudah dimulai sejak tahun 1890an, namun kesuksesan mesin ini baru dimulai pada tahun 1965 ketika Joseph P. Harris memperkenalkan Votomatic puch-card systems.  Sistem ini memanfaatkan kartu dan sebuah mesin khusus untuk merekan jumlah suara.Pemilih membuat lubang pada kartu (dengan alat pelubang khusus) tepat di samping kandidat yang mereka pilih.Selanjutnya kartu tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara atau langsung dimasukkan ke komputer penghitungan suara.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 tinggal hitungan jam akan dilaksanakan, kami melihat beberapa berita di media online dan di media sosial banyak yang masih mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap dengan adanya tema-tema berita seperti 'kecurangan terorganisir melalui DPT fiktif', 'KTP-el palsu untuk salah satu calon', 'NKK/NIK tidak dikenali muncul di xxx' serta tema-tema bahasan lain yang kita jika kita tidak melihat dengan baik prosesnya dapat menjadi fitnah bagi sebagian orang.

untuk membantu kita memahami proses mendaftar pemilih, serta memberikan asumsi bahwa 'tidak serta merta orang memiliki KTP palsu 10 bisa menggunakan Hak pilihnya semua', kita bahas bagaimana prosedur KPU dalam mengamankan data DPT.

Pilkada DKI (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) Tahun 2017 berlangsung tanggal 15 Februari 2017, dalam setiap kampanye politiknya semua calon menyebutkan (red : mengharapkan) mereka menang dalam 1 PUTARAN.

Sebetulnya, bagaimana aturan 2 Putaran di Pilkada DKI Tahun 2017 ?


Aturan mengenai apakah pilkada dki berlangsung 1 atau 2 putaran diatur dalam UU khusus ttng DKI jakarta yaitu UU no 29 tahun 2007. Sebagaimana daerah istimewa lainnya, seperti papus, aceh dan diy, DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga memiliki aturan khusus yg mengatur mengenai otonomi daerah tersebut dan pemilihan kepala daerah yang mengatur daerah tsb. Dalam pilkada untuk daerah 'selain DKI Jakarta' pilkada yang berlangsung 2 putaran hampir tidak mungkin terjadi, karena merujuk dalam aturan baru dimana 'pemenang pilkada adalah calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak' (UU 8 Tahun 2015) sehingga tanpa memperhatikan berapa perolehan dan persentasenya, asal memilik perolehan terbanyak maka berhak menjadi pemenang. Berikut kutipan UU Nomor 29 Tahun 2007 yg mengatur 2 putaran di Pilkada DKI

Anggapan bahwa pemilu adalah sebagai rutinitas sehingga pihak yang terlibat maupun yang tertarik terhadap pemilu tidak mau belajar akan prosedur dapat menyesatkan. Prinsip transparasi menjadi tidak berguna apabila petugas pemilu masih risih/enggan untuk ditanyai dan mempublikasikan apa yang seharusnya dipublikasikan, pengawas pemilu, pemantau, dan saksi belum sadar dan belum paham apa saja yang boleh dilihat, dilakukan dan diwaspadai karena keterbatasan keterperolehan informasi, serta pemilih tidak mau tahu.
 

Yang paling berhak intensif mengawal pemilu di TPS secara aturan adalah Pengawas Pemilihan Lapangan atau Pengawas TPS, Saksi-Saksi,pemantau pemilihan. Oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan yang diberikan, pencegahan kecurangan pemilu adalah tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat di TPS.

Menurut International IDEA (Lembar Kebijakan, Desember 2011) penggunaan IT dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara sudah dilaksanakan di beberapa negara yang telah melaksanakan pemilu secara demokratis. Penerapan pemilihan dengan mesin dan internet biasanya pada awalnya dilaksanakan di negara-negara yang kecil, negara maju, dan bebas dari konflik. Banyak negara saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan dan menerapkan teknologi dalam proses pemungutan suara (E-Voting), penghitungan suara (E-Counting) dan rekapitulasi suara (E-Recap). Tujuan dari menerapkan dari IT tersebut untuk meningkatkan kualitas pemilu. E-Voting, E-Counting, dan E-Recap sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, dan meningkatkan kredibilitas hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi proses pemilu secara keseluruhan.

Sejak Pemilu legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014 Komisi Pemilihan Umum RI telah berkomitmen menjadikan lembaga tersebut lebih transparan dan akuntable dalam arti semua proses dan hasil pemilu mulai dari pencalonan sampai rekapitulasi dapat mudah diakses, dimanfaatkan dan dikritisi oleh masyarakat, salah satu organisasi yang memanfaatkan data dari kpu antara lain adalah #KawalPemilu yang kontroversial di tahun 2014, saat ini KPU lebih open minded akan open data.