Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 tinggal hitungan jam akan dilaksanakan, kami melihat beberapa berita di media online dan di media sosial banyak yang masih mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap dengan adanya tema-tema berita seperti 'kecurangan terorganisir melalui DPT fiktif', 'KTP-el palsu untuk salah satu calon', 'NKK/NIK tidak dikenali muncul di xxx' serta tema-tema bahasan lain yang kita jika kita tidak melihat dengan baik prosesnya dapat menjadi fitnah bagi sebagian orang.

untuk membantu kita memahami proses mendaftar pemilih, serta memberikan asumsi bahwa 'tidak serta merta orang memiliki KTP palsu 10 bisa menggunakan Hak pilihnya semua', kita bahas bagaimana prosedur KPU dalam mengamankan data DPT.

Pilkada DKI (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) Tahun 2017 berlangsung tanggal 15 Februari 2017, dalam setiap kampanye politiknya semua calon menyebutkan (red : mengharapkan) mereka menang dalam 1 PUTARAN.

Sebetulnya, bagaimana aturan 2 Putaran di Pilkada DKI Tahun 2017 ?


Aturan mengenai apakah pilkada dki berlangsung 1 atau 2 putaran diatur dalam UU khusus ttng DKI jakarta yaitu UU no 29 tahun 2007. Sebagaimana daerah istimewa lainnya, seperti papus, aceh dan diy, DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga memiliki aturan khusus yg mengatur mengenai otonomi daerah tersebut dan pemilihan kepala daerah yang mengatur daerah tsb. Dalam pilkada untuk daerah 'selain DKI Jakarta' pilkada yang berlangsung 2 putaran hampir tidak mungkin terjadi, karena merujuk dalam aturan baru dimana 'pemenang pilkada adalah calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak' (UU 8 Tahun 2015) sehingga tanpa memperhatikan berapa perolehan dan persentasenya, asal memilik perolehan terbanyak maka berhak menjadi pemenang. Berikut kutipan UU Nomor 29 Tahun 2007 yg mengatur 2 putaran di Pilkada DKI

Anggapan bahwa pemilu adalah sebagai rutinitas sehingga pihak yang terlibat maupun yang tertarik terhadap pemilu tidak mau belajar akan prosedur dapat menyesatkan. Prinsip transparasi menjadi tidak berguna apabila petugas pemilu masih risih/enggan untuk ditanyai dan mempublikasikan apa yang seharusnya dipublikasikan, pengawas pemilu, pemantau, dan saksi belum sadar dan belum paham apa saja yang boleh dilihat, dilakukan dan diwaspadai karena keterbatasan keterperolehan informasi, serta pemilih tidak mau tahu.
 

Yang paling berhak intensif mengawal pemilu di TPS secara aturan adalah Pengawas Pemilihan Lapangan atau Pengawas TPS, Saksi-Saksi,pemantau pemilihan. Oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan yang diberikan, pencegahan kecurangan pemilu adalah tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat di TPS.

Menurut International IDEA (Lembar Kebijakan, Desember 2011) penggunaan IT dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara sudah dilaksanakan di beberapa negara yang telah melaksanakan pemilu secara demokratis. Penerapan pemilihan dengan mesin dan internet biasanya pada awalnya dilaksanakan di negara-negara yang kecil, negara maju, dan bebas dari konflik. Banyak negara saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan dan menerapkan teknologi dalam proses pemungutan suara (E-Voting), penghitungan suara (E-Counting) dan rekapitulasi suara (E-Recap). Tujuan dari menerapkan dari IT tersebut untuk meningkatkan kualitas pemilu. E-Voting, E-Counting, dan E-Recap sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, dan meningkatkan kredibilitas hasil pemilu, dan meningkatkan efisiensi proses pemilu secara keseluruhan.

Sejak Pemilu legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014 Komisi Pemilihan Umum RI telah berkomitmen menjadikan lembaga tersebut lebih transparan dan akuntable dalam arti semua proses dan hasil pemilu mulai dari pencalonan sampai rekapitulasi dapat mudah diakses, dimanfaatkan dan dikritisi oleh masyarakat, salah satu organisasi yang memanfaatkan data dari kpu antara lain adalah #KawalPemilu yang kontroversial di tahun 2014, saat ini KPU lebih open minded akan open data.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilkada) DKI dilakukan pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017. Berikut kami tampilkan hasil real count yang dihimpun oleh KPU melalui input dan scan Formulur C1 dari TPS serta hitung cepat (Quickcount) beberapa lembaga survei yang telah terdaftar di KPU Prov DKI *Lembaga survei yang resmi untuk melakukan survei, pemantau dan hitung cepat (quickcount) terdaftar di KPU Provinsi DKI dihalamanberikut.

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tahun 2017 diikuti oleh 3 pasang calon dimana kesemuanya memiliki basis masa (maya/nyata) yang sangat fanatik sehingga atmosfer pilkada DKI terasa sampai ke seluruh wilayah nusantara.

Hompimpers, saat ini disemua berita dalam media cetak dan elektronik seakan terpusat pada event yang diselenggarakan oleh negara pada tanggal 15 Februari 2017 (Pilkada) terutama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dalam media sosial pun demikian, bahkan efek dari Pilkada ini bagi sebagian orang (diluar wilayah pemilihan) membuat tidak nyaman. Sebelum kita membahas hasil pemungutan suara atau 'siapakan yang akan menjadi bupati, gubernur, atau presiden ?' sebaiknya kita meluangkan waktu sejenak untuk mempelajari bagaimana mekanisme KPU mengkonversi dari suara menjadi sebuah hasil pemilu dalam suatu daerah.